JOMBANG, IDEA JATIM – Ikatan Mahasiswa Jombang Seluruh Indonesia (IMJ SI) mendatangi kantor DPRD kabupaten setempat, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) anggarkan beasiswa kuliah untuk mahasiswa putra daerah.Â
Koordinator IMJ SI, Reza Pahlevi menyebut, berdasarkan kajian yang sebelumnya dilakukan, beasiswa perguruan tinggi dari APBD dinilai sangat rasional dan penting untuk meningkatkan sumberdaya manusia (SDM) generasi yang ada di Kota Santri.Â
-Advertisement-.
“Kami meminta fasilitas beasiswa dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), contohnya seperti KIP K, berupa beasiswa desa yang membantu pembayaran UKT mahasiswa,” kata Reza saat diwawancarai usai dialog bersama legislator Jombang, Rabu (6/2/2025).Â
Pihaknya menawarkan konsep memberikan beasiswa per-desa dijatah 3 mahasiswa, dengan ketentuan khusus.Â
Beasiswa itu berlaku untuk warga Jombang yang menempuh pendidikan perguruan tinggi di seluruh Indonesia.Â
“Yang memberikan rekomendasi Diknas, mengajukan beasiswa per desa dijatah 3 dan harus memang untuk mahasiswa yang benar-benar membutuhkan dan serius belajar,” ungkapnya.Â
Mahasiswa juga memberikan gambaran, alokasi beasiswa itu digunakan untuk membayar UKT, berdasarkan perhitungan yang dilakukan, total dalam tiap tahun memakan APBD sebesar Rp 1,8 M.Â
“Standart atau syarat penerima beasiswa ini adalah mahasiswa yang benar-benar aktif, tidak bekerja, SKMT serta tidak sedang mendapatkan beasiswa dari sumber manapun,” beber mahasiswa hukum Universitas Turnojoyo Madura ini.Â
Reza menegaskan, pihaknya memang terdorong untuk meminta beasiswa dari Pemkab lantaran sebelumnya banyak rekan mahasiswanya tidak bisa melanjutkan semester atau mengundurkan diri karena terkendala biaya.Â
“Mangkanya ini kami perjuangkan, agar mereka mendapatkan hak pendidikan yang diberikan dari daerah,” ucapnya.Â
Reza menyebut, pihaknya sebelumnya juga melakukan kajian jika di Bojonegoro pemerintah daerah memberikan beasiswa 10 anak per desa. Namun, untuk Jombang mereka merasionalkan hanya 3 anak per-desa dengan alasan APBD yang berbeda.Â
Diakui olehnya, Pemkab Jombang sebelumnya juga pernah memberikan beasiswa untuk mahasiswa prestasi, namun hal itu dianggap belum maksimal dan belum bisa memenuhi hak pendidikan anak-anak putra daerah.Â
“Ntah beasiswa itu masih ada sampai saat ini atau berhenti pasca covid,” tandasnya.Â
Kedatangan mahasiswa disambut baik oleh Ketua DPRD Kabupaten Jombang Hadi Atmaji dan komisi D.Â
Kendati demikian, DPRD Kabupaten Jombang mengaku masih butuh proses kajian mendalam mengenai usulan beasiswa perguruan tinggi ini.Â
“Kami dari dewan butuh proses untuk ini, jadi tidak bisa langsung mengakomodasi, APBD Jombang kecil tidak sama dengan APBD di Bojonegoro,” kata Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji di hadapan sejumlah mahasiswa.Â
Menurutnya, dibutuhkan proses penganggaran lebih lanjut untuk usulan beasiswa ini, sebab, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah memegang 20 persen dari total APBD Jombang.Â
“Jika memang mahasiswa minta beasiswa artinya harus diambilkan dari 20 persen itu,” ujar politisi PKB di Kota Santri ini.Â
Ia membeberkan, APBD Kabupaten Jombang tahun 2025 senilai Rp 2,6 triliun, alokasinya untuk belanja rutin, sarana asarana, infrastruktur dan kegiatan lain.Â
Diakui Hadi, usulan mahasiwa terkait beasiswa ini dinilai penting, namun tetap harus dibedah dan dikaji dengan dinas terkait karena ada anggaran yang dikeluarkan.Â
“Akan kami sampaikan kepada dinas terkait untuk mengalokasikan anggarannya, bagi saya ini penting juga untuk invest bagi rekan-rekan mahasiswa,” jelasnya.Â
Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Jombang Rahmat Agung Saputra menambahkan, soal anggaran yang dibutuhkan untuk beasiswa senilai Rp 1,8 miliar, pihaknya berjanji akan membicarakan dengan dinas terkait.Â
Sebelumnya, Pemkab Jombang juga sudah memberikan beasiswa pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA dan Kuliah untuk jalur prestasi tiap tahun mendapat Rp 1,5 juta dengan ketentuan IPK 3,1.
“Usulan itu kami tanyakan dulu ke pihak terkait,” tandasnya. (*)
-Advertisement-.
