SAMPANG, IDEA JATIM – Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pangongseyan 1, Kecamatan Torjun, Sampang, sedikit mendapat angin segar. Sebab, sekolah yang rusak dan siswa kelas 2 B yang saat ini belajar di tempat parkir, segera mendapat kelas baru.
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sampang, Fadeli melalui Kabid Pembinaan SD, Abdul Rahman menyatakan, bahwa di tahun 2021 SDN Pangongseyan 1 pernah masuk data alokasi dana dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jawa Timur. Dana tersebut biasanya diperuntukan untuk revitalisasi.
“Semua yang perlu direhab, itu direhab, dan jika belum ada sarana dan prasarana (sarpras) yang tidak dibangun, itu juga akan dibangun, termasuk paving dan pagar,” jelasnya, Rabu (22/01/2025).
Namun, karena keterbatasan dana, tahun 2021 itu hanya 2 sekolah dapat dana tersebut dari 7 calon sekolah yang diajukan. Yaitu SDN Torjun 4 dan SDN di Kecamatan Camplong.
Di 2022 dan 2023 hingga 2024, bantuan dari PUPR tidak ada. Meskipun Disdik mengajukan SDN Pangongseyan 1 melalui dana alokasi khusus (DAK) sebagai alternatif cadangan. Tapi DAK 2024 tidak gol. Sehingga 2025 ini Disdik mengalokasikan dana dari DAU.
“Karena kami menunggu agak lama kepastian dari PUPR tidak terwujud,” ucap Kabid sekaligus Plt Sekretaris Disdik itu.
Tapi, besaran anggaran DAU terbatas, dan pihaknya hanya dapat rehab tiga ruang kelas.
“Alhamdulillah di akhir 2024 kami mendapat kabar bahwa yang menerima rehab melalui dana DAK 2025 sebanyak 9 sekolah,” terangnya.
Kata Rahman, DAK 2025 ini akan dikerjakan oleh PUPR Provinsi, dan pihaknya sudah mengumpulkan calon penerima DAK 2025 sebanyak 9 sekolah. Hal itu guna kepentingan dalam melengkapi data yang akan disetor ke PUPR Provinsi.
Tahapan selanjutnya, PUPR Provinsi akan melakukan pengecekan ke sekolah calon penerima tersebut. Tujuannya, untuk memastikan mana dan bagian apa yang akan direhab dan dibangun.
“Jadi kepastian besaran anggaran yang diterima oleh masing-masing lembaga sekolah belum diketahui,” ungkapnya.
Namun saat ini Disdik meyakini bahwa SDN Pangongseyan 1 bisa dapat DAK 2025. Alasannya, karena dari sisi kepemilikan tanah tidak ada masalah, dan dari segi fisik memang perlu dibantu, sedangkan dari jumlah siswa, lembaga pendidikan tersebut banyak.
“Kapan monitoring dari PUPR Provinsi? kami masih melakukan koordinasi sekolah mana yang nantinya akan didatangi oleh PUPR Provinsi,” pungkasnya. (*)