MALANG, IDEA JATIM – Dunia pendidikan patut menyambut gembira terkait kabar bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang berupaya mengalihkan fokus anggaran untuk memperkuat sektor pendidikan, termasuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Kabar tersebut di jelaskan Ketua Fraksi PKB, Abdulloh Satar, bahwa selama lima tahun terakhir, anggaran lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, dan drainase.
Namun, melihat kondisi di lapangan, kini DPRD Kabupaten Malang berkomitmen untuk lebih banyak mendukung sarana prasarana pendidikan serta peningkatan kualitas tenaga pengajar.
-Advertisement-.
“Kami menemukan banyak lembaga pendidikan yang masih minim fasilitas, terutama PAUD. Mulai tahun ini, kami akan lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendidikan yang memang mendesak, seperti ruang kelas, tempat bermain, hingga toilet yang layak,” katanya Rabu, (12/2/2025)
Anggota DPRD Komisi III ini menerangkan jika fasilitas sanitasi yang baik juga berperan penting dalam menekan angka stunting pada anak.
Pergeseran fokus ini juga sejalan dengan upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM). Selain pembangunan fisik, DPRD Kabupaten Malang ingin memastikan bahwa tenaga pengajar di tingkat PAUD mendapatkan peningkatan kompetensi yang memadai.
“Kuantitas memang penting, tetapi kualitas pendidikan tidak boleh diabaikan,” tambahnya.
Dalam konteks anggaran, DPRD Kabupaten Malang berencana mengalokasikan dana melalui mekanisme Pokok Pikiran (Pokir), yang merupakan usulan anggota dewan dalam pengadaan barang dan jasa berdasarkan hasil aspirasi masyarakat.
Jika sebelumnya Pokir lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi, kini anggaran tersebut mulai diarahkan ke sektor pendidikan.
“Dengan skema ini, DPRD dapat menyalurkan hibah kepada lembaga pendidikan yang telah memiliki izin resmi dan berdiri di atas tanah milik yayasan,” terangnya.
Dari segi efisiensi anggaran, Badan Anggaran (Banggar) DPRD juga telah mengantisipasi pergeseran dana dari proyek-proyek non-PU ke sektor pendidikan.
“Kami sudah memastikan bahwa anggaran untuk infrastruktur di luar PU tetap aman, sementara pergeseran justru lebih banyak terjadi pada kegiatan seperti perjalanan dinas. Skala prioritas tetap menjadi pertimbangan utama,” jelas Satar sapaan akrabnya.
Untuk menjamin keberlanjutan program ini, dia memastikan bahwa seluruh perencanaan anggaran telah terinput dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Dengan demikian, program yang telah disusun dapat terealisasi pada tahun 2025, sementara lembaga pendidikan yang belum masuk dalam sistem akan diakomodasi dalam tahun anggaran berikutnya.
Satar juga menegaskan bahwa upaya ini akan memberikan dampak signifikan dalam mendukung program nasional, seperti peningkatan gizi anak.
“Pendidikan bukan hanya soal ruang kelas, tetapi juga lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal,” pungkasnya. (*)
-Advertisement-.
