IDEA JATIM — Setelah melewati berbagai tahapan mulai dari seleksi administrasi hingga ujian kompetensi, kini yang dibutuhkan oleh para calon PPPK hanya satu: Surat Keputusan (SK)
Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah saat yang dinanti oleh banyak calon pegawai di seluruh Indonesia salah satunya PPPK yang sudah dinyatakan lulus pada tahap 1 di Kota Pasuruan.
Selama memantau percakapan saat ngumpul-ngumpul dan juga di grup WA angkatan 2024 yang berisi puluhan orang yang sedang menunggu kapan pelantikan akan dilaksanakan dan kapan SK ada ditangannya, pada intinya SK ini tidak hanya berkaitan dengan status formal, tetapi juga berkaitan dengan hal-hal yang lebih mendesak dalam kehidupan sehari-hari.
-Advertisement-.
Selain di grup WhatsApp, perbincangan kapan pelantikan dan SK ada ditangan sering juga jadi bahan perbincangan di kedai kopi di kantin dekat kantor pemerintah.
Pembicaraan mengenai SK PPPK menjadi topik utama. Pegawai honorer yang sudah lulus mulai merencanakan masa depan mereka, dan beberapa sudah menghitung nilai dari SK yang akan mereka terima.
Bagi banyak orang, SK PPPK bukan hanya pengakuan dari negara atas jasa mereka, tetapi juga sebagai “jaminan masa depan” yang bisa digunakan untuk mengajukan pinjaman di bank.
Mencuplik dari laman Netralnews.com, pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah saat yang dinanti oleh banyak calon pegawai di seluruh Indonesia.
Salah satu hal menarik dari fenomena ini adalah besarnya harapan terhadap SK sebagai solusi bagi berbagai masalah ekonomi. Di beberapa daerah, calon PPPK telah bersiap untuk mengajukan kredit di bank dengan SK sebagai agunan setelah pelantikan.
Ada yang bercita-cita membeli rumah setelah bertahun-tahun menyewa, ada yang ingin menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi, dan ada pula yang hanya ingin melunasi hutang yang menumpuk saat menjadi honorer.
Situasi ini menunjukkan pentingnya peran negara dalam memberikan kepastian administrasi bagi para pegawainya. Keterlambatan dalam pelantikan atau penerbitan SK dapat secara langsung mempengaruhi rencana dan kehidupan ekonomi keluarga calon pegawai.
Terlebih lagi, banyak dari mereka sudah mengabdi sebagai honorer sejak bertahun-tahun dengan penghasilan yang minim, sehingga SK PPPK sangat dinantikan sebagai titik perubahan.
Sosialisasi dan komunikasi yang jelas sangat penting agar calon pegawai tidak terjebak dalam asumsi dan komunikasi yang justru dapat menurunkan semangat mereka. Proses administratif yang transparan juga diperlukan untuk mencegah adanya potensi kondominium atau calo yang memanfaatkan situasi ini.
Akhirnya, menunggu SK PPPK bukan sekedar menerima dokumen yang dikirimkan, melainkan mencerminkan betapa pentingnya pengakuan dan kepastian negara bagi kesejahteraan warganya.
Di balik selembar kertas bernama SK, banyak mimpi yang siap menjadi kenyataan: memiliki rumah pertama, memberikan pendidikan terbaik bagi anak, memastikan kesehatan keluarga, dan yang terpenting, mengangkat martabat setelah bertahun-tahun mengabdi pada negara tanpa kepastian.
Ada seorang yang sudah dinyatakan lulus PPPK saat ngumpul bareng mengaku telah menandai brosur perumahan bersubsidi.
” Saya sudah menghitung cicilannya, jika gaji PPPK masuk, insyaAllah cukup. Tinggal menunggu SK-nya keluar saja ,” katanya.
Semoga pelantikan yang telah ditunggu-tunggu segera terjadi. Karena bagi semua yang sudah dinyatakan lulus PPPK di Kota Pasuruan khususnya dan bagi PPPK di seluruh Indonesia, SK lebih dari sekedar dokumen, tapi SK adalah harapan hidup.
-Advertisement-.
