Blimbing (IDEA JATIM) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang menggelar Workshop Monev dan Sosialisasi Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 serta Rencana Kerja (Renja) 2026 di Atria Hotel Malang, Selasa (26/8/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari pendampingan yang dilakukan sejak Februari 2025 lalu, hasil kerja sama dengan Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan RI dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga (FKM UNAIR).

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Malang, Ida Ayu Wahyuni, menyebut kegiatan ini menjadi momentum penting, karena menghadirkan langsung Biro Perencanaan Kemenkes RI dan akademisi FKM UNAIR. Kehadiran para pakar, menurut Ida akan memperkaya wawasan dan memastikan dokumen renstra dan renja lebih tajam, relevan, dan aplikatif.

“Sektor kesehatan adalah salah satu pilar penting kesejahteraan masyarakat, dan sudah menjadi program prioritas dalam konsep Ngalam Tahes. Fokusnya pada peningkatan akses dan mutu layanan dari anak dalam kandungan hingga lansia,” bebernya.

Dayu, demikian Ida Ayu kerap disapa, mengungkapkan bahwa saat ini tantangan kesehatan semakin kompleks, mulai dari penyakit menular dan tidak menular, dampak perubahan iklim, pembiayaan, hingga kebutuhan transformasi digital. Karena itu, Renstra 2025–2029 harus menjadi dokumen kunci yang selaras dengan RPJPD, RPJMD, dan kebijakan nasional. Adapun Renja 2026 disebut sebagai langkah awal untuk menerjemahkan renstra dalam program nyata.

“Jangan berhenti di atas kertas, harus diwujudkan dalam aksi nyata. Kata kuncinya sinergi, inovasi, dan komitmen bersama. Kolaborasi adalah <>new power untuk melahirkan terobosan,” tegasnya.

Di kesempatan yang sama, Sekretaris Dinkes Kota Malang, Sukardi, mengatakan renstra dan renja bukan sekadar dokumen administratif, melainkan <>roadmap pembangunan kesehatan lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun bersama banyak pemangku kepentingan agar implementatif, adaptif, dan selaras dengan kebijakan pusat maupun daerah.

Sukardi juga mengapresiasi dukungan Kemenkes RI yang menjadikan Kota Malang salah satu dari 50 daerah pendampingan. “Renstra ini juga mendukung misi pertama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang, yaitu mewujudkan generasi yang berbudaya, optimis, dan inovatif. Implementasinya melalui peningkatan layanan puskesmas dan RSUD, pemberdayaan posyandu, serta program pangan sehat,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pendamping, Djazuly Chalidyanto, menjelaskan pendampingan ini akan berlangsung hingga September 2025. “Tujuannya membantu Dinkes Kota Malang menyusun Renstra dan Renja sesuai kaidah perencanaan yang baik serta kebijakan yang berlaku. Harapannya, dokumen ini bisa segera ditetapkan dan memberi manfaat nyata bagi peningkatan layanan kesehatan masyarakat,” tutup dosen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan FKM UNAIR ini. */*

Kecamatan (IDEA JATIM) – Upaya memperkuat toleransi dan gotong royong terus digalakkan di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Sebanyak 45 peserta yang terdiri dari warga, ketua RW, tokoh masyarakat, hingga tokoh perempuan mengikuti kegiatan <>Forum Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Pengembangan Toleransi dan Gotong Royong dalam Menciptakan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan yang Harmonis, Aman, dan Tertib’ di Aula Kecamatan Kedungkandang, Selasa (26/8/2025).

Kegiatan ini merupakan yang ketiga, di mana total seluruh peserta berjumlah 180 peserta yang dibagi dalam empat sesi. Peserta mendapatkan penguatan terkait pentingnya menjaga keharmonisan di lingkungan sosial, memperkuat semangat gotong royong, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap radikalisme dan terorisme.

Camat Kedungkandang, Fahmi Fauzan, menyampaikan bahwa nilai toleransi dan gotong royong sejatinya telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat. “Ini adalah hal yang ingin kita capai dan kuatkan bersama, mengembangkan toleransi dan gotong royong sehingga kehidupan kemasyarakatan berjalan harmonis, aman, dan tertib,” jelasnya.

Selain itu, kegiatan ini juga memberikan bekal bagi masyarakat untuk lebih berperan aktif menjaga kondusivitas lingkungan. “Peserta mendapat pengetahuan tentang radikalisme, terorisme, termasuk apa yang sudah dilakukan, serta apa yang harus kita lakukan di tingkat kecamatan, wilayah, dan masyarakat supaya kehidupan lebih harmonis, aman, dan tertib,” tambahnya.

Beberapa narasumber yang berkompeten di bidangnya pun dihadirkan dalam FGD ini. Antara lain Ferdy H. R. dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang memaparkan tren baru terorisme di Indonesia, Kepala Prodi Hubungan Internasional FISIP Universitas Brawijaya Malang, Mely Noviryani, S.Sos., M.M., M.A., dengan materi radikalisme, serta Networking Manager AMAN Indonesia, Yeni Lutfiana, M.Med.Kom., membawakan materi tentang reintegrasi sosial di Indonesia.

Melalui kegiatan ini, harapannya lahir kesadaran kolektif untuk menumbuhkan sikap saling menghargai, memperkuat persatuan, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. */*

Jakarta (IDEA JATIM) – Kota Malang kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Pada peringatan Peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) XVII Tahun 2025 yang digelar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Wisma Mandiri II, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025), Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menerima penghargaan Pemerintah Kota Terbaik Delineasi Perkotaan.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri PKP, Maruarar Sirait kepada Wali Kota Wahyu yang hadir didampingi Kepala DPUPRPKP serta Kepala Bappeda Kota Malang. Kehadiran pimpinan daerah bersama jajaran teknis menjadi bukti keseriusan Kota Malang menempatkan sektor perumahan sebagai prioritas pembangunan.

Wali Kota Malang dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa apresiasi ini menjadi motivasi sekaligus tanggung jawab. Pemerintah Kota Malang berkomitmen memastikan warga memiliki akses terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau. Prestasi ini lahir dari kerja bersama, sinergi perangkat daerah, serta dukungan penuh masyarakat Kota Malang.

“Penghargaan ini juga menjadi bukti bahwa Kota Malang sungguh-sungguh mendukung dan mewujudkan salah satu program strategis nasional, yakni pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat Indonesia. Secara akumulatif, postur APBD kita dinilai pro-perumahan rakyat oleh Pak Menteri,” ungkap pria yang kerap disapa Pak Mbois itu.

Sebagai informasi, acara ini juga dihadiri oleh Menteri PKP periode sebelumnya, Ketua Satgas Perumahan Nasional, Mendagri, MenPANRB, Jaksa Agung, Wakapolri, para pimpinan Kementerian/Lembaga lainnya, serta para gubernur, wali kota, dan bupati penerima penghargaan. Kehadiran tokoh-tokoh tersebut mempertegas posisi perumahan sebagai agenda strategis nasional yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor.

Wahyu pada kesempatan ini juga menegaskan bahwa komitmen Kota Malang dalam penganggaran bidang perumahan telah berlangsung secara konsisten. Upaya ini tidak hanya diarahkan untuk mendukung program nasional pembangunan 3 juta rumah, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan melalui program bedah rumah bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Di sisi lain, Pemerintah Kota Malang juga memberikan dukungan penganggaran untuk pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan bersubsidi, yang merupakan salah satu program strategis nasional. Dengan intervensi yang berlapis ini, ribuan keluarga berpenghasilan rendah di Kota Malang telah merasakan manfaat nyata berupa hunian yang lebih layak, sehat, dan manusiawi. Langkah berkelanjutan tersebut menjadi fondasi penting bagi pembangunan Kota Malang yang inklusif, berkeadilan, dan menempatkan kesejahteraan warga sebagai prioritas utama. (hrz/*

Klojen (IDEA JATIM) – Kick Off Reviu Arsitektur, Peta Rencana, dan Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Perangkat Daerah Pemerintah Kota Malang Tahun 2025 secara resmi diselenggarakan di Ruang Ngalam Command Center (NCC) Balai Kota Malang, Senin (25/8/2025).

Kegiatan yang diinisiasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang ini menjadi momentum awal dalam memperkuat komitmen digitalisasi pemerintahan daerah, melalui penyusunan dokumen strategis yang mencakup arsitektur dan peta rencana SPBE.

Kepala Diskominfo Kota Malang, Muhammad Nur Widianto, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memantapkan pemahaman bersama dalam menyusun dokumen digitalisasi yang berkualitas.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ajang penyampaian informasi teknis terkait SPBE dan mempererat kolaborasi antara Pemkot Malang dengan Kementerian PANRB, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta pemangku kepentingan lainnya.

“Peningkatan skor SPBE Kota Malang dari 2,60 pada tahun 2023 (kategori Baik) menjadi 4,24 pada tahun 2024 (kategori Memuaskan) menunjukkan keberhasilan kolaborasi lintas perangkat daerah. Ini menjadi modal penting untuk mendukung visi, misi, dan Dasa Bakti Kota Malang ke depan,” beber pria yang akrab disapa Wiwid tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Malang, Diah Ayu Kusuma Dewi, menegaskan bahwa digitalisasi adalah keniscayaan yang harus direspons secara cerdas oleh seluruh aparatur pemerintahan.

“Digitalisasi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Pemerintah daerah pun harus adaptif dan menyesuaikan strategi digitalnya, terlebih dengan telah ditetapkannya Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN serta Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kota Malang,” tegasnya.

Ia juga menyambut baik pelaksanaan reviu arsitektur dan peta rencana SPBE sebagai bagian dari penyelarasan terhadap dinamika kebijakan dan kebutuhan internal daerah. Ia berharap strategi digitalisasi yang baru dapat mendukung Asta Cita Presiden serta Dasa Bakti Kota Malang.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan ini, penilaian SPBE terhadap perangkat daerah, kecamatan, dan bagian di lingkungan Pemkot Malang akan dilaksanakan pada Agustus hingga September 2025. Penilaian ini akan menggunakan indikator yang telah diselaraskan dengan kebijakan pemerintahan digital nasional.

Hasil akhir dari penilaian tersebut rencananya akan disampaikan dalam ajang Malang Digital Forum 2025, yang menjadi ruang kolaboratif lintas sektor dalam membangun pemerintahan digital dan layanan publik yang berdampak nyata. */*

Klojen (IDEA JATIM) – Pemerintah Kota Malang kembali menorehkan catatan positif dengan diluncurkannya buku “Balaikota Menulis: 111 Tahun Kota Malang”. Buku ini merupakan karya kolaborasi dari 14 penulis yang terdiri dari para Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sebagai bagian dari peringatan 111 tahun Kota Malang.

Inisiator dan ketua tim editor buku Balaikota Menulis, 111 Tahun Kota Malang, Agung H. Buana mengungkapkan bahwa buku ini berbeda dari publikasi biasanya, karena seluruh isinya adalah buah pikiran dan ide-ide inovatif dari para ASN Pemkot Malang.

“Mereka tidak hanya menulis tentang pekerjaan sehari-hari, tetapi juga membagikan perspektif pribadi, gagasan untuk kemajuan kota, hingga refleksi mendalam tentang peran mereka sebagai abdi negara,” bebernya saat acara peluncuran buku di Gramedia Kayutangan Kota Malang, Jumat (22/8/2025).

Kehadiran buku ini menunjukkan bahwa ASN tidak hanya bertugas secara administratif, melainkan juga memiliki kapasitas untuk berpikir kritis dan berkontribusi secara kreatif. Peluncuran buku ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Malang dalam mendorong budaya literasi dan inovasi di kalangan pegawai. “Buku ini adalah manifestasi dari semangat kolaborasi dan inovasi yang telah kami tanamkan. Kami ingin menunjukkan bahwa setiap ASN memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan,” tambahnya.

Menyusul buku pertama, Balaikota Menulis: 110 Tahun Kota Malang pada tahun 2024, buku kedua ini diharapkan dapat menjadi bagian dari sejarah literasi Kota Malang. Melalui buku kedua ini, diharapkan masyarakat dapat memahami lebih dalam mengenai perjalanan Kota Malang, khususnya dalam perannya sebagai pusat pendidikan, pusat pariwisata dan wisata kuliner.

“Selain itu juga Kota Malang sebagai pusat industri jasa, ekonomi kreatif, pusat kota bersejarah, heritage dan budaya yang telah dikenal luas, serta kontribusi Balai Kota Malang dalam mendukung pengembangan sejumlah sektor tersebut dari masa ke masa,” tambah Agung.

Keberadaan buku Balaikota Menulis jilid 2 ini juga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi ASN di daerah lain untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi masyarakat. “Selain itu, buku ini juga berfungsi sebagai dokumentasi berharga yang merekam perjalanan dan pemikiran para ASN dalam membangun Kota Malang tercinta,” urai Agung.

Diterbitkannya buku ini mendapat apresiasi dari Kepala Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah (Dispussipda) Kota Malang, Yayuk Hermiati. “Saya berharap buku Balaikota Menulis ini dapat menjadi tradisi yang berkelanjutan, serta memacu lebih banyak lagi ASN untuk berani menulis dan berbagi,” ujarnya.

Perempuan berkacamata itu pun mengajak untuk menjadikan literasi sebagai fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel dan responsif terhadap kebuthan masyarakat.

Menurutnya, melalui tulisan yang terkumpul dalam buku dapat terlihat berbagai perspektif, ide inovatif, serta refleksi dari ASN Kota Malang. Tidak hanya memperkaya literasi, tapi juga menjadi sumber inspirasi bagi pembangunan daerah.

Pada kesempatan ini juga diserahkan dua cetak buku Balaikota Menulis ke Perpustakaan Kota Malang sebagai amanat dari UU Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Keberadaan Balaikota Menulis 2 diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi ASN di daerah lain agar tak hanya berperan sebagai pelaksana administrasi saja, tetapi juga sebagai penulis sejarah. Seperti yang dituturkan Abdul Malik, penulis seni budaya Malang yang juga turut memberi catatan. ‘Sejarah adalah milik mereka yang sudah almarhum. Sejarah adalah ihwal mereka yang masih hidup. Sejarah adalah milik mereka yang berani menuliskannya’. (say/*

Klojen (IDEA JATIM) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso memimpin apel pagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman depan Balai Kota Malang, Senin (25/8/2025). Dalam arahannya, Sekda Kota Malang kembali mengingatkan kepada para ASN agar selalu memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat.

Masih dalam nuansa peringatan HUT Kemerdekaan, Sekda Erik juga mengajak segenap jajarannya untuk turut memeriahkan dan mengisi kemerdekaan dengan berbagai hal yang positif. “Sebagai ASN, hendaknya juga berpartisipasi juga dalam kegiatan memeriahkan HUT Kemerdekaan di lingkungan masing-masing. Jalin kerukunan dan persatuan antarsesama warga, serta berbagai elemen masyarakat,” imbaunya.

Sekda Erik juga berpesan agar produktivitas para ASN harus terus ditingkatkan serta selalu mematuhi peraturan yang berlaku. Di sela-sela apel, Sekda Erik menyerahkan hadiah lomba yang sebelumnya diadakan oleh Pemkot Malang untuk menyemarakkan HUT ke-80 Republik Indonesia.

Sekda Erik pun mengapresiasi seluruh jajaran Pemkot Malang yang turut berpartisipasi memeriahkan lomba tradisional dan juga lomba lainnya sehingga silaturahmi dan keakraban terjalin dengan kuat.

Pada kesempatan ini juga diserahterimakan penghargaan Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Timur. Di ajang ini Pemkot Malang yang diwakili oleh Kelurahan Bunulrejo keluar sebagai juara kedua.

“Raihan prestasi ini berkat keterlibatan serta kerja sama berbagai pihak, dan tentu menjadi kebanggaan tersendiri. Mari kita terus tingkatkan prestasi kita yang berbasis kinerja,” pungkas Erik. (say/*